Urusan Pemerintahan Pusat

Klasifikasi urusan pemerintahan pasal 9 uu no.

Urusan pemerintahan pusat. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dengan demikian pemerintah pusat tidak dapat ikut campur dalam mengatur urusan dan fungsi pemerintah daerah. Berdasarkan uu no 232014 urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah daerah dan dprd dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip nkri negara kesatuan republik indonesia seperti yang dimaksud di uud 1945. Seperti yang kita ketahui indonesia menganut sistem politik luar negeri indonesia yang bebas aktif dimana indonesia turut serta dalam menjaga perdamaian dunia namun tidak mencampuri urusan negara lain sebagai berikut. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan untuk mengganti uu 32 tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangana keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerahmuatan uu pemerintahan daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahansalah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsikabupatenkota diatur menurut peraturan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dalam pemilu oleh rakyat daerah itu sendiri. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupatenkota.

Dan pembagian urusan pemerintahan ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu urusan pemerintahan absolut urusan pemerintahan konkuren urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum meliputi. Dalam konstitusi republik indonesia yaitu undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa presiden.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan pusat terdiri atas urusan pemerintahan absolut urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

23 tahun 2014 terdiri atas. Pengertian hubungan dan pembagian urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan eenheidstaat yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila pelaksanaan uud nri tahun 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan nkri.

Ketiga urusan tersebut dibagi menjadi urusan domain pemerintah pusat dan daerah dan asas yang di gunakan ini terdiri dari asas dekonsentrasi desentralisasi serta asas tugas pembantuan.